Aparat Keamanan Ditarik Mundur

Sekitar 187 personel pengamanan pemilihan umum Kepala Daerah (pemilukada) Empat Lawang, Rabu (23/7) ditarik ke Markas Polisi Daerah (Mapolda) Sumsel menyusul telah selesainya beberapa tahapan Pilkada.
AKBP Eddy Bastari, pejabat penghubung Polda Sumsel, saat dihubungi , Rabu (23/7), mengatakan seluruh pasukan ini, bukan ditarik, melainkan dipindah ahli tugas, yaitu standbye di Mapolda Sumsel.
Eddy Bastari menambahkan penarikan ini sudah sesuai dengan aturan main pengamanan pemilukada, yakni pada H + 14 hari pasca pencoblosan, sebagian personel akan disiagakan di Mapolda Sumsel.
Personel yang ditarik yakni satuan Brimob, Samapta, Polair, dan gabungan staf, serta peralatan satuan pendukung.
Jika terjadi kisruh, Edy menjawab, pengamanan diserahkan kepada pihak satuan Brimob Kompi IV Lubuklinggau serta didukung oleh personel Samapta dari Mapolres kabupaten Lahat.
Tidak menutup kemungkinan satuan pengamanan dari Mapolda Sumsel pada hari itu juga akan turun ke Empat Lawang guna melakukan pengamanan.
Sementara itu, Eddy Bastari juga mengemukakan pada H-3 sebelum pelantikan, personel pengamanan kembali akan ditempatkan ke Empat Lawang.
Gunanya melakukan pengamanan selama proses pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih.
Kepada masyarakat Empat Lawang, dia menghimbau untuk bersama-sama menjaga suasana kondusif di Empat Lawang dan tidak terpengaruh dengan isu-isu yang menyesatkan.
Dia meyakinkan, bahwa aparat kepolisian akan semaksimal mungkin melakukan pengamanan. (stb)

Hari Terakhir, Sanggahan Tak Muncul

Hingga hari akhir massa sanggah yang ditetapkan oleh KPUD Lahat setelah menetapkan pasangan Budi Antoni Aljufri- Sofyan Djamal sebagai pemenang dalam pilkada Empat Lawang,belum ada satupun laporan keberatan yang masuk ke Panitia Pengawas Pilkada (Panwasda) Empat Lawang.


Humas Panwasda Empat Lawang, Suroto, saat dihubungi kemarin siang mengatakan, sampai saat ini belum ada laporan sanggahan dari pasangan kandidat yang kalah. “Hingga saat ini belum ada laporan keberatan akan hal itu, tidak tahu bila akan dilakukan hingga malam pukul 24.00 WIB nanti (kemarin).

Kita sudah membuka pengaduan tersebut sejak KPUD Lahat mengumumkan dan menetapkan hasil rekapitulasi pada Sabtu (19/7) kemarin,” ujar Suroto,kemarin. Ketua Tim Pencari Fakta Kandidat Yulizar Dinoto- Yulius Maulana, Muchtariansyah, mengatakan pihaknya akan menyampaikan laporan terkait adanya indikasi kecurangan selama pelaksanaan pilkada Empat Lawang.

Adapun hasil temuan di lapangan yang disampaikan menurutnya salah satunya adalah kasus money poltics yang dilakukan oleh salah satu kandidat. “Ada beberapa bukti lagi yang akan menjadi bahan yang akan kami laporkan kepada pihak kejaksaan dan panwas,”katanya. (adisulistyono)

BUDI - SOFYAN PIMPIN EMPAT LAWANG

Pasangan Budi Antoni Aljufri-Sofyan Djamal akhirnya resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Empat Lawang oleh KPUD Lahat.
Pasangan yang diusung Partai Golkar, PBR,PNBK,dan PKB,ini unggul setelah mengantongi jumlah suara 36.964 atau 32,12%.
Budi-Sofyan unggul di empat kecamatan, yakni di Kecamatan Tebing Tinggi,Talang Padang, Ulu Musi,dan Pasemah Air Keruh. Sementara pasangan nomor urut 5 Yulizar Dinoto-Yulius Maulana tetap berada di urutan kedua dengan total perolehan suara 33.358 atau 28,99%.

Pasangan Joncik Muhammad- Idham Madani harus puas di posisi ketiga dengan perolehan 28.913 suara atau 25,12%; pasangan nomor urut 2 Abdul Shobur-Amirul Husni berada di posisi ke empat dengan total suara 12.827 atau 11,14%; dan pasangan nomor urut 4 Rusman A Mancik-Fahrurozi Alie berada di posisi terakhir dengan total perolehan suara 3.027 atau 2,63%.

Kemenangan Budi Antoni Aljufri-Sofyan Djamal sangat dipengaruhi perolehan suara yang berasal dari Kecamatan Tebing Tinggi. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan KPUD Lahat,daerah tersebut memberikan sumbangan terbesar untuk membuat jarak yang cukup jauh dari pasangan Yulizar Dinoto-Yulius Maulana, yakni sebesar 3.463 suara,yang mana sebelumnya hanya terpaut 143 suara.

Dari 158.865 daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Empat Lawang, jumlah suara sah tercatat sebesar 115.083 dan sebanyak 2.780 suara dinyatakan tidak sah akibat kesalahan saat pencoblosan. Sementara warga yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golongan putih sebesar 41.002 mata pilih atau sekitar 26,06%.

Ketua KPUD Lahat Rasyid Pajim,saat memimpin rekapitulasi perhitungan suara kemarinmengatakan, perolehan suara yang dilakukan diperoleh dengan menjumlahkan hasil rekapitulasi di 7 kecamatan yang ada di Empat Lawang.Termasuk Kecamatan Tebing Tinggi yang diambil alih KPUD Lahat dari anggota PPK daerah tersebut dan baru diselesaikan sore kemarin denganpenandatangananberita acara rekapitulasi.

”PPK Tebing Tinggi tidak melaksanakan kewajibannya, maka wewenang mereka kita ambil alih. Hari ini (kemarin) kita sudah menyelesaikan rekapitulasi di daerah tersebut yang kemudian dijumlahkan dengan jumlah suara yang sudah dihitung oleh PPK di enam kecamatan lainnya,” kata Rasyid.

Dia menambahkan, dengan selesainya rekapitulasi ini,maka akan dilanjutkan dengan penetapan pasangan yang memperoleh suara terbanyak sebagai Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang oleh KPUD Lahat. ”Mudah-mudahan besok (hari ini) penetapan bisa dilaksanakan. Namun bila tidak, kita masih memiliki tenggat waktu yang cukup banyak yakni pada 19–21 Juli 2008,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Empat Lawang terpilih Budi Antoni Aljufri mengaku sangat bersyukur atas hasil tersebut. Menurut dia, kemenangan pasangannya merupakan kehendak masyarakat kabupaten yang baru dibentuk setahun yang lalu. Meskipun secara resmi, KPUD Lahat sudah menyatakan bahwa dirinya memperoleh suara terbanyak dalam hasil rekapitulasi kemarin, Budi mengaku belum yakin 100%.

”Saya belum merasa menang sebelum dilantik menjadi bupati secara resmi. Bila hal tersebut sudah dilaksanakan, barulah saya merasa menang. Namun bukan kemenangan dalam arti mengalahkan para pesaing,” ujarnya.

Menurut Budi, kemenangannya itu justru menjadi beban moral baginya untuk membangun daerah yang masih terbelakang ini menjadi daerah yang EMASS (Ekonomi, Maju, Aman,Sehat dan Sejahtera) seperti apa yang telah dijanjikannya sebelumnya.

Di lain pihak, kandidat bupati Empat Lawang nomor urut 3 Joncik Muhammad mengatakan, keluarnya Budi Antoni Aljufri-Sofyan Djamal sebagai peraih suara terbanyak patut disyukuri karena mereka menjadi pilihan masyarakat. Meskipun dirinya hanya mengumpulkan suara sebanyak 25,12% dan berada di posisi ketiga, dia tidak menganggap hal tersebut sebagai kekalahan.

”Bagi kami hal tersebut bukanlah suatu kekalahan, tetapi masih banyak kesempatan dan cara lain yang bisa diwujudkan untuk ikut serta dalam memajukan Kabupaten Empat Lawang ini,” papar Joncik Muhammad.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPD PDI Perjuangan (partai pengusung pasangan Yulizar Dinoto-Yulius Maulana), Pahlevi Maizano mengatakan, penetapan KPUD Lahat tersebut tidak sah. Pasalnya, data yang digunakan KPUD Lahat untuk menetapkan pemenang pilkada tidak valid.

”Saat ini PPK dan PPS-nya sudah kosong, data hasil pilkada tidak ada. Dalam penetapan tersebut, KPUD hanya menggunakan data dari tim sukses, bukan data resmi, jadi jelas tidak sah,” katanya meradang.

Pahlevi menilai, Pilkada Empat Lawang merupakan pilkada yang paling kacau dan amburadul dari beberapa pilkada yang telah dilaksanakan. Pasalnya, saat pelaksanaannya, KPUD Lahat sebagai penyelenggara pilkada tidak berada di Empat Lawang.

”KPUD Lahat tidak profesional dan proporsional dalam melaksanakan tugasnya. Buktinya, ketika pilkada berlangsung, mereka masih stay (tinggal) di Lahat. Jadi bagaimana mereka bisa menilai pilkada berjalan lancar,” ucap pria yang akrab disapa Boy ini.

Dia menandaskan, dengan alasan-alasan tersebut, pihaknya akan melakukan upaya hukum menolak penetapan KPUD Lahat. Saat ini, tim advokasinya sedang menyiapkan bukti-bukti untuk dibawa ke meja hijau.

”Kita sudah memiliki buktibukti bentuk kecurangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada Empat Lawang dan segera akan membawanya ke pengadilan,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Kami di Kantor KPUD Lahat selama 17–18 Juli masa rekapitulasi perhitungan suara, tidak muncul gejolak yang bisa menghambat jalannya tahapan tersebut, bahkan bisa terbilang sangat kondusif.

Meskipun demikian, puluhan aparat kepolisian dibantu personel Kodim 0405 Lahat tetap disiagakan. Pengamanan tersebut dilakukan sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terulangnya peristiwa Hotel Julian Transit dan memaksa KPUD Lahat mengeluarkan pernyataan pemungutan suara ulang di Tebing Tinggi dan Pendopo.

”Aparat keamanan siap mengawal anggota KPUD Lahat dalam menyelesaikan tugas dan kewajibannya, kalau ada yang bertindak anarkistis seperti yang terjadi di Pendopo dan Tebing Tingi, siapa pun mereka akan saya tindak tegas,” tutur Kapolres Lahat AKBP Cok Bagus Ary Yudasa. (adisulistyono/ a fajrihidayat)

Tebing Tinggi Jadi Penentu

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lahat hingga pukul 23.00 WIB tadi malam masih terus melakukan rekapitulasi suara Pilkada Empat Lawang.

Rencananya, rekapitulasi dilakukan hingga pukul 00.00 WIB, lima Kecamatan telah merekapitulasi data sore kemarin dan masih menyisakan satu wilayah,yakni Kecamatan Tebing Tinggi.
Hingga pukul 23.00 WIB, proses rekapitulasi berlangsung alot, suara dari masyarakat Tebing Tinggi tentu sangat menentukan siapa dari lima kandidat yang akan memimpin Kabupaten Empat Lawang lima tahun ke depan.

Belum selesainya rekapitulasi di kecamatan Tebing Tinggi,menjadikan posisi suara terbanyak nomor 1 dan 5 hanya terpaut 143 suara.
Hasil rekapitulasi suara sementara menempatkan pasangan Budi Antoni Aljufri-Sofyan Djamal unggul sementara dengan perolehan 25.028 suara.
Pasangan ini unggul 143 suara atas pasangan Yulizar Dinoto-Yulius Maulana yang memperoleh 24.885 suara.

Anggota KPUD Lahat Fahrurozi mengungkapkan, belum selesainya rekapitulasi suara Kecamatan Tebing Tinggi dilatarbelakangi tidak dilaksanakannya kewajiban PPK di daerah tersebut karena para anggotanya dikabarkan hilang hingga kini.

“Kita berpijak pada acuan UU No 6/2005 Pasal 6 dan 9,PP No 25/2007,UU No 22/2007 Pasal 10 jo Peraturan KPU No 9/- 2007 yang mengatakan bahwa KPUD harus melaksanakan tahapan tepat waktu, maka kita ambil alih tugas PPK Tebing Tinggi tersebut.

Hal ini dipertegas dengan pernyataan resmi KPUD Lahat dalam surat bernomor 44/KEP/- KPU/EL/2008 yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang lembaga tersebut kami ambil alih, dan penonaktifan para anggotanya,”kata dia.

Proses rekapitulasi suara di KPUD Lahat kemarin dihadiri paraanggotaKPUDLahat,tim sukses dari pasangan Budi Antoni Aljufri-Sofyan Djamal dan Joncik Muhammad-Idham Madani sebagai saksi,serta anggota Panwaslu Empat Lawang Rudi Iskandar. Namun, pada pukul 20.00 WIB, Rudi meninggalkan lokasi karena tak tahan berdebat dengan KPUD terkait ditemukannya kejanggalan penghitungan suara di sejumlah TPS.

Berdasarkan hasil rekapitulasi sementara di lima kecamatan, muncul tiga nama pasangan yang mengumpulkan suara terbanyak di beberapa kecamatan.
Pasangan Budi Antoni Aljufri-Sofyan Djamal unggul di Talang Padang,Ulu Musi,dan Pasemah Air Keruh. Pasangan Yulizar Dinoto- Yulius Maulana unggul di Pendopo dan Lintang Kanan, dan pasangan Joncik Muhammad- Idham Madani unggul di Muara Pinang.

Sementara itu, Ketua KPUDLahat Rasyid Pajim mengatakan, pihaknya berusaha menyelesaikan rekapitulasi suara di 90 TPS, di tiga desa, dan dua kelurahan,Kecamatan Tebing Tinggi.
Rencananya, mulai besok,19–21 Juli,pihaknya akan membuka kesempatan bagi para kandidat untuk menyampaikan sanggahannya masing-masing terhadap hasil rekapitulasi sementara tersebut, sebelum ditetapkan sebagai keputusan final.

“Mungkin di antara lima kandidat tersebut menemukan bentuk kecurangan dan sebagainya, kita akan terima sanggahannya dan akan mem prosesnya lebih lanjut.
Kemudian, apabila ada sanggahan, akan diproses penyelesaian sengketa pada 21 Juli–4 Agustus 2008, yang mana pada 25 Juli–7 Agustus,kandidat yang memperoleh suara terbanyak yang kita usulkan akan disahkan Menteri Dalam Negeri,” ujar Rasyid. 8

TPS Bermasalah

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lahat menemukan kejanggalan rekapitulasi suara di delapan tempat pemungutan suara (TPS).
Dari rekapitulasi suara yang dilakukan tadi malam, ditemukan kejanggalan pada formulir C2 di delapan TPS, yakni TPS I,Desa Pancur Mas; TPS VI,DesaTanjung Kupang; TPS I Desa Mekarti Jaya; TPS I, II, III, dan IV, Desa Tanjung Kupang Baru; dan TPS I Desa Mekar Jaya.

Dalam formulir tersebut tidak ditemukan perolehan suara para kandidat, tapi ditandatangani petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Menurut Panswas Empat Lawang Rudi Iskandar yang hadir dalam proses rekapitulasi tadi malam,kejanggalan tersebut tidak kuat berdasarkan hukum,hingga proses rekapitulasi harus dibatalkan.

Namun, karena KPUD tetap melanjutkan rekapitulasi, Rudi memutuskan untuk meninggalkan kantor KPUD. Anggota KPUD Lahat Fahrurozi menegaskan, rekapitulasi tetap dilanjutkan karena kendala tersebut tidak menjadi masalah.Meskipun di formulir C2 tidak ada nama- nama kandidat, tetapi bisa dilihat dari formulir hasil penghitungan suara yang dimiliki setiap saksi.

”Formulir tersebut resmi karena ditandatangani KPPS dan para saksi, bukan foto kopi,”ujarnya. Oleh karena itu,hingga pukul23.00 WIB,prosesrekapitulasi tetap dilanjutkan meskipun tidak disaksikan anggota Panwas Empat Lawang.

”Rekapitulasi akan kita lanjutkan dan diperkirakan selesai puku l00.00 WIB, dengan catatan, karena ada permasalahan dilima desa dan delapan TPS,sehingga hasil rekapitulasi suara akan dibandingkan dari hasilyangdipegangsaksidengan data-data yang menjadi arsip KPPS,” paparnya seraya menambahkan, jikaadaperbedaan, akan diubah sesuai datadata KPPS. (adi sulistiyono)

Kasat Pol PP Empat Lawang Diburu Polisi

Kepala Satpol PP Pemkab Empat Lawang Hasbulah dijadikan target operasi Polres Lahat.
Dia diduga sebagai tokoh sentral penggerak massa dalam insiden kerusuhan Hotel Julian Transit,Senin (14/7) malam.

Sementara itu,koordinator lapangan Amrulah, kemarin sudah ditangkap dan sedang dalam pemeriksaan intensif.
”Atas laporan KPUD Lahat dan keterangan dua orang tersangka yang kita tangkap sebelumnya, yaitu Dedi dan Widran, mengindikasikan bahwa yang berperan penting di balik aksi tersebut adalah Hasbulah dan Amrullah, Oleh sebab itu, tadi malam (kemarin), sekembalinya dari pertemuan seluruh Kapolres di Jakarta, saya mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap kedua orang tersebut,” kata Kapolres Lahat AKBP Cok Bagus Ary Yudhasa saat ditemui di ruang kerjanya kemarin.

Menurut Kapolres, Hasbulah hingga kini masih dalam pencarian. Di beberapa tempat, seperti rumah kediaman dan beberapa lokasi yang diduga menjadi persembunyiannya, sudah didatangi tapi belum juga ditemukan.

”Kita sudah mencarinya di beberapa tempat, tetapi belum berhasil. Saya tegaskan kepada unit jajaran Polres Lahat untuk mencarinya hingga ketemu,karena diduga memiliki peranan penting dalam insiden tersebut,”tandasnya.
Dugaan yang sama juga dialamatkan pada koordinator lapangan Amrullah,yang juga menjadi tokoh utama selain Hasbullah dalam aksi tersebut.

Kemarin,sekitar pukul 11.00 WIB,dia ditangkap Unit Polres Lahat saat hendak menemui anggota KPUD Lahat. ”Amrullah sudah kita amankan, Sementara ini masih dalam pemeriksaan, Apabila sudah memenuhi unsur-unsur pelanggaran, akan langsung kita tahan,”ujarnya.

Menurut Kapolres,dalam insiden Hotel Julian Transit, Tebing Tinggi,Senin(14/7) malam lalu, ada indikasi perbuatan tersebut melanggar hukum.
Pertama, mereka mengumpulkan massa tanpa izin yang dilakukan pada malam hari serta melengkapi diri dengan berbagai senjata, seperti bambu runcing, kayu, batu, dan senjata tajam.

Kedua, melakukan intimidasi terhadap anggota KPUD Lahat dengan melakukan perusakan mobil dinas lembaga tersebut. ”Itu sudah bukan lagi aksi menyampaikan aspirasi, tapi penyerangan.Kita akan terus mendalami perkara ini untuk mengembangkan para tersangkayangikutterlibatdidalamnya,” kata Kapolres.

Dalam hal ini,Polres tidak mau main-main lagi, karena sejak awal sudah ada perjanjian siap menang dan siap kalah yang ditandatangani oleh para kandidat beserta tim kampanyenya masing-masing. ”Harusnya ini dipatuhi dan bukan sekedar kegiatan seremonial,” ucapnya.

Kapolres menambahkan, untuk mengantisipasi kejadian serupa, pihaknya sudah menambah beberapa peleton Brigade Mobil (Brimob) yang didatangkan dari Lubuklinggau dan Pelambang.Titik pengamanan yang dilakukan dipusatkan di SPBU, rumah dinas bupati dan wakil bupati, sekretariat KPUD,serta PPK. Sementara, di Lahat, Polres sudah menempatkan satu peleton Brimob di KPUD Lahat, serta dua regu yang ditempatkan di Satlantas Lahat dan Polsek Gumay Talang untuk men-sweeping pergerakan massa dari Empat Lawang.

”Hal ini dilakukan guna membersihkan massa dari kemungkinan membawa berbagai senjata tajam dan yang lainnya,”paparnya. Sementara itu,Pejabat Bupati Empat Lawang Indra Rusdi menyatakan akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap adanya indikasi oknum PNS pejabat eselon yang diduga ikut memperkeruh suasana pilkada. Apabila memang terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam berbagai aksi yang terjadi belakangan ini, dia berjanji akan memberi sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.

”Saya akan selidiki laporan yang masuk terkait keterlibatan sejumlah oknum PNS dalam berbagai persoalan yang akhir-akhir ini terjadi. Sanksinya sudah jelas,”kata Indra. Calon bupati Empat Lawang yang sementara menjadi peraih suara terbanyak, Budi Antoni Aljufri, saat ditemui di ruang kerja Ketua DPRD Lahat,kemarin memastikan bahwa massanya tidak akan melakukan aktivitas apapun untuk menandingi aksi-aksi yang dilakukan beberapa hari terakhir.

”Kita sudah menandatangani kesepakatan untuk mendukung yang menang dan saling rangkul, jadi saya tegaskan bahwa kami tidak akan melakukan aksi massa yang justru nantinya akan memperkeruh suasana yang sudah telanjur memanas seperti ini,”ujar Budi. Sementaraitu,Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lahat menegaskan tidak ada pemungutan suara ulang di Kecamatan Pendopo dan Tebing Tinggi.

Meskipun sebelumnya sudah ada penandatanganan persetujuan pemungutan suara ulang dari PanitiaPemilihKecamatan( PPK) maupun KPUD Lahat, tetapi saat pengambilan keputusan itu,para anggota dua lembaga tersebut di bawah ancaman, baik fisik maupun psikis.
Anggota KPUD Lahat Fahrurozi saat ditemui di ruang kerjanya kemarin mengatakan, pelaksanaan pemungutan suara di Kecamatan Pendopo dan Tebing Tinggi tidak ada satu pun unsur yang memenuhi persyaratan agar tahapan tersebut diulang.

Hal ini sesuai peraturan pilkada yang diatur dalam UU No 9/2007 Pasal 47 dan 48. ”Di dalam undang-undang tersebut, dengan jelas diatur alasan-alasan yang mungkin bisa menyebabkan pelaksanaan pemungutan suara diulang. Namun setelah kita telaah, khususnya di Pendopo dan Tebing Tinggi, tidak ada satu pun yang memenuhi kriteria tersebut.Jadi kami tidak mau ambil risiko untuk memenuhi tuntutan sebagian massa pendukung salah satu kandidat tersebut,”tutur Fahrurozi.

Dia menambahkan,apabila keputusan pemungutan suara di dua kecamatan tersebut diambil, akan timbul permasalahan baru karena kebijaksanaan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan. ”Apabila kami penuhi,tentu kami menyalahi aturan dan bisa dituntut secara hukum,”ujarnya.

Ketika disinggung mengenai adanya persetujuan dari PPK Pendopo dan Tebing Tinggi, berikut penandatanganan pernyataan pemungutan ulang di dua kecamatan tersebut oleh tiga anggota KPUDLahat,diamenegaskan bahwa tindakan yang diambil saat itu untuk menyelamatkan nyawa masing-masing,karena memang dalam situasi tertekan.

”Saya yakin kondisi yang dialami PPK di dua kecamatan tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang kami alami di Hotel Julian Transit,Tebing Tinggi.Apabila tidak kami penuhi,tidak tahu apa yang akan terjadi pada kami saat itu.
Namun, sekali lagi saya tegaskan, tidak ada pemungutan suara ulang di Pendopo ataupun Tebing Tinggi, seperti yang santer di beritakan sebelumnya,”ucapnya. (adisulistyono)

Paling Buruk di Sumatera Selatan

WAKIL Kepala (Waka) Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel Brigjen Polisi Ahmad Ismail menilai, pelaksanaan Pilkada Empat Lawang merupakan yang paling buruk dibandingkan daerah-daerah lain yang sudah terlebih dahulu melaksanakannya.

Hal ini disebabkan adanya tindakan anarkistis yang mengganggu ketertiban umum, seperti insiden pengepungan anggota KPUD Lahat di Hotel Julian Transit,Tebing Tinggi,Senin (14/7) malam. ”Belum selesai perhitungan suara oleh KPUD Lahat,tindakan anarkistis sudah dilakukan massa suruhan oknum tertentu,”ujar Ahmad saat memberikan keterangan pers di Polres Lahat kemarin.

Dalam insiden tersebut, pihaknya sempat menangkap dua orang bersama barang bukti senjata yang digunakan saat menggelar aksi. Dia mengaku belum menerima data yang lebih detail, tetapi ada indikasi bahwa kedua orang yang diamankan itu merupakan massa Yulizar Dinoto dan Yulius Maulana. Dua orang yang ditangkap tersebut, yakni Windra dan Dedi. Kini, keduanya sedang diperiksa di Polres Lahat.

Sementara, barang bukti yang berhasil diamankan dari aksi massa itu berupa puluhan batang kayu dan bambu runcing, sekarung batu berukuran kepalan tangan orang dewasa, sebilah golok, serta satu botol bekas minuman keras. Untuk sementara, kasus tersebut masih didalami guna menyelidiki siapa aktor sentral di balik insiden tersebut.

Aksi massa di Hotel Julian Transit,Tebing Tinggi, yang dilengkapi berbagai senjata tersebut,menurut Ahmad,dilakukan untuk memberikan tekanan secara psikis ataupun fisik terhadap anggota KPUD Lahat yang menginap di tempat tersebut. Yang paling menyedihkan, terjadi insiden pengejaran oleh massa yang disertai lemparan batu pada saat anggotanya mengamankan salah seorang anggota KPUD Lahat untuk dipindahkan ke Polsek Tebing Tinggi.

”Apa yang dilakukan massa sudah tidak bisa ditoleransi lagi, dan saya tegaskan kepada semua anggota kepolisian yang ditugaskan di daerah tersebut untuk bertindak tegas terhadap tindakan-tindakan anarkistis,” ucap dia dengan tegas. Ahmad berjanji akan mengembalikan kondisi keamanan di Empat Lawang seperti sediakala. Untuk itu, pihaknya akan menempatkan sekitar 200 personel dari Brigadir Mobil Daerah (Brimobda) Sumatera Selatan dan unit khusus lainnya.

Dirinya juga mengimbau para kandidat peserta Pilkada Empat Lawang agar bersikap intelektual dan mengutamakan moto ”siap menang siap kalah”, seperti yang tertera dalam kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama sebelum memasuki tahapan kampanye. Apabila memang di lapangan menemukan bukti bukti terjadinya tindak kecurangan, dia menyarankan agar temuan itu dilaporkan ke pihak berwenang, seperti panwas, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
Sebab, sudah ada peraturan yang mengatur mengenai hal ini, bukan dengan tindakan anarkistis yang justru merugikan banyak orang.

Sementara itu,Ketua Panwas Empat Lawang Mancik menilai,aksi yang dilaksanakan pada Senin malam lalu merupakan tuntutan massa kepada KPUD Lahat sebagai penyelenggara Pilkada Empat Lawang.
Namun, pihaknya tidak dapat menanggapi kasus tersebut karena belum ada yang menerima laporan tentang apa yang terjadi di lapangan. ”Kita tidak tahu akan terjadinya peristiwa tersebut, karena mereka tidak melapor kepada kami untuk melakukan aksi pada waktu tersebut,”tuturnya. (adisulistyono)

Rekapitulasi Suara Pilkada Empat Lawang Ditunda

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lahat menunda rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Empat Lawang.

Seharusnya, rekapitulasi mulai dilakukan KPUD Lahat sejak Selasa (15/7) kemarin hingga Jumat (18/7). Penundaan ini terkait tekanan ratusan demonstran yang menggelar aksi di Hotel Julian Transit,Tebing Tinggi.
Ketika itu, tiga anggota KPUD Lahat, yang terdiri dari Rasyid Pajim,Suhaidah, dan Fahrurozi,dipaksa menandatangani surat pernyataan untuk menggelar pilkada ulang di Kecamatan Pendopo dan Tebing Tinggi.
Anggota KPUD Lahat Suhaidah mengatakan, rekapitulasi suara dari panitia pemilihan kecamatan (PPK) belum bisa dilaksanakan sesuai jadwal.

Hal itu disebabkan situasi dan kondisi Tebing Tinggi yang tidak memungkinkan sehingga diputuskan untuk menunggu keputusan terbaru dari rapat pleno. ”Adanya insiden Senin malam tersebut, terpaksa harus diralat.Saya belum bisa mengatakan kapan waktu dan tempat pelaksanaannya, karena harus diplenokan terlebih dulu. Kita akan memilih tempat yang lebih kondusif,” kata Suhaidah di Sekretariat KPUD Lahat kemarin Untuk sementara,pihaknya akan melakukan aktivitas di Lahat dan bukan di sekretariat yang berada di Tebing Tinggi.

Namun,dia tidakmenyebutkan, apakah rekapitulasi juga akan dialihkan ke Lahat atau tetap di Tebing Tinggi.”Ini adalah kantor kita,sehingga untuk beraktivitas di sini, ya, memang tugas kita,”ujarnya. Disinggung mengenai penandatanganan surat pernyataan untuk melaksanakan pilkada ulang di Kecamatan Pendopo dan Tebing Tinggi, menurut dia, pada awalnya, pihaknya (KPUD) menyarankan massa untuk menyampaikan bentuk kecurangan ke Panwas Empat Lawang sesuai prosedur.

Namun massa menolak dan menyodorkan surat pernyataan. Massa memaksa semua anggota KPUD untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi tuntutan untuk mengadakan pilkada ulang di dua kecamatan,Pendopo dan Tebing Tinggi. ”Sebenarnya mereka tidak melakukan pemaksaan,tetapi massa yang berjumlah banyak, apalagi dilengkapi senjata, seperti parang, tongkat, dan sebagainya, membuat tiga anggota KPUDLahatmenandatangani surat tersebut,”ucap dia.

Kondisi yang tidak mendukung itulah semua anggota KPUD Lahat dilarikan aparat kepolisian ke Kabupaten Lahat. Sementara,akibat insiden itu, sebuah mobil dinas milik lembaga tersebut mengalami kerusakan pada bagian ban karena disobek benda tajam.

Sementara itu, anggota KPUD Lahat Fahrurozi saat ditemui di Polres Lahat seusai memberikan keterangan perihal insiden yang terjadi Senin malam di Tebing Tinggi, mengatakan, sesuai UU No 22/2007 Pasal 10 huruf q dan Perpu KPU No 4/2007, pihaknya akan menunggu rekomendasi dari Panwas Empat Lawang untuk menindaklanjuti tahapan rekapitulasi suara yang seharusnya dilaksanakan mulai kemarin.

”Kita tunggu dulu rekomendasi dari Panwas Empat Lawang, baru kita laksanakan apa yang seharusnya dilakukan pada tahapan tersebut,” tuturnya seraya menambahkan, mengenai penandatanganan surat pernyataan, masih akan dikaji lebih mendalam bersama tim advokasi KPUD Lahat. (adisulistyono)

Kontraktor 4L Diperiksa Kejati

Kemarin, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel) memeriksa kontraktor asal Kabupaten Empat Lawang (4L), terkait dugaan korupsi terhadap pembangunan dan rehabilitasi gedung dan prasarana perkantoran yang merugikan negara sekitar Rp4,6 miliar.

“Saat ini, kita masih menunggu proses pemeriksaan sejumlah kontraktor lainnya dan kita baru memeriksa dua kontraktor. Berarti masih 15 kontraktor lagi yang belum hadir,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumsel Momock Bambang Sumiarso kemarin.
Menurut dia,pemeriksaan terhadap sejumlah kontraktor tersebut terkait saksi terhadap dugaan korupsi pembangunan dan rehabilitasi perkantoran Kabupaten Empat Lawang.

Dia menjelaskan, sejumlah kontraktor hanya tertulis dalam surat perjanjian kontrak. Namun, proses pelaksanaan proyek tersebut ternyata dikerjakan oleh pihak lain. ”Untuk mengusut secara jelas kasus tersebut, kita lakukan pemanggilan 17 kontraktor dulu. Mungkin akan ada upaya paksa jika pemanggilan kita tidak diindahkan. Kita sudah beberapa waktu lalu melayangkan surat pemanggilannya,”ucap Momock.

Dia belum mau menyebutkan sejumlah nama pejabat yang terlibat dalam tindakan korupsi di Kabupaten 4L. Namun yang jelas, pihaknya sudah membidik sejumlah nama pejabat dalam kasus korupsi pembangunan kompleks perkantoran tersebut. ”Nantilah tersangkanya,kita lihat saja,”tandasnya.

Sementara itu,Tim Penyidik Kejati Sumsel Paian Tumanggor mengaku, dirinya telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang kontraktor bernama Dodi. Dodi merupakan kontraktor lepas yang membangun renovasi gedung serbaguna di kompleks perkantoran 4L. Menurut dia,pemeriksaan Dodi itu sebagai saksi, yang menyangkut keterlibatannya dalam melaksanakan renovasi gedung serbaguna di Kabupaten 4 L.

“Dari pemeriksaan itu, Dodi mengaku proyek renovasi itu diberikan pimpro bernama Naan yang jumlahnya sekitar Rp43,8 juta,” ujarnya.
Sementara itu, Dodi, seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi tersebut,membenarkan dan mengakui bahwa dirinya hanya melaksanakan dan mengerjakan pembangunan proyek tersebut sesuai perintah dan kuasa yang diberikan kepadanya. (sutami ismail)

PPK Pendopo Pemilihan Ulang

Rapat pleno PPK (Pa-nitia Pemilihan Kecamatan) Pendopo yang digelar Sabtu (12/7) di Kantor PPK Pendopo, memutuskan proses pemungutan suara di Kecamatan Pendopo diulang. Alasannya, karena banyaknya laporan warga yang tidak mendapatkan hak suara.
Rapat pleno dihadiri Panitia Pengawas Kecamatan, Kapolsek, para saksi, serta empat anggota PPK yakni HM Zen (ketua), Makmun, Amajid, dan Rendra, serta pihak terkait lainnya. Dasar dilakukan pemilihan ulang ini menurut Makmun, mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.9 Tahun 2007, BAB VI Pasal 47, 48, 49, tentang pedoman tata cara pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara.
Selain itu, apabila dite-mukan indikasi kecurangan selama proses pemungutan suara, kemudian adanya pemilih ganda, bencana alam dan lainnya, PPK setempat bisa mem-batalkan hasil pemungutan suara dan dilakukan proses pemungutan suara ulang.
Sementara itu, ratusan massa Fron Pemuda Empat Lawang (FPEL), men-datangi kantor PPK Pendopo.
Mereka mendesak PPK melakukan pemungutan suara ulang. Kordinator Aksi, Amrullah mengatakan, ada beberapa alasan mereka minta dilakukan pemilihan ulang. Pertama ada pemilih yang tidak mendapatkan hak pilih karena tidak ada kartu pilih dan undangan, padahal sudah terdaftar dalam DPT.
Kemudian indikasi money politik, pemilih ganda di lain TPS, serta pemilih tidak terdaftar yang mencapai puluhan ribu.
Desakan diadakannya pemilihan ulang juga terjadi di PPK Tebingtinggi. Ratusan massa mengatasnamakan Front Pemuda dan Masyarakat Empat Lawang (FPME) mendatangi kantor PPK setempat.
Ketua FPME, Muchtariansyah SH mengatakan temuan yang mereka dapat di lapangan di antaranya kasus money politik salah satu kandidat, mobilisasi pemilih dari satu TPS ke TPS lain dan dugaan kecurangan lainnya. (stb)

Kartu Mata Pilih Banyak Kosong

Kartu mata pilih Pilkada Empat Lawang, banyak mengalami kesalahan teknis seperti kartu mata pilih yang kosong serta mata pilih yang ganda.
Ketua KPPS Aurgading Kecamatan Tebingtinggi Arpan Taputra, Senin (7/7) di Kantor Camat Tebingtinggi, mengatakan, kartu mata pilih yang diterimanya terdapat kartu mata pilih ganda dan kartu mata pilih kosong.
“Saya menerima kartu mata pilih sebanyak 15 kartu mata piih ganda, dan 5 kartu mata pilih kosong,” katanya.
Ahmada Sukma, anggota KPPS Aur Gading mempertanyakan kinerja KPU yang cukup membingungkan dan merisaukan.
”Pak, kami tidak mau disalahkan, kalau banyak yang ganda dan kosong ini di kemudian harinya,” kata Ahmada.
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dianggap remeh, mengingat karakteristik masyarakat Empat Lawang sedikit keras.
Dia khawatir persoalan ini akan menimbulkan dampak negatif serta menimbulkan konflik besar antar warga.
Fathul Arifin angota KPPS Desa Terusan Baru Kecamatan Tebingtinggi mengatakan, ia juga menerima kartu mata pilih beberapa hari lalu.
Ketua PPK kecamatan Tebingtinggi Muhar, saat ditemui Senen (7/7) di Kantor Camat Tebingtinggi, mengatakan jika ada ditemukan oleh para anggota KPPS bahwa banyak kartu mata pilih yang kosong tidak memiliki identitas, dari warga desa setempat, diharapkan agar kartu tersebut segera ditahan ketua KPPS dan segera dilaporkan ke PPK Tebingtinggi. (stb)

KPU Lahat Monitoring PPK

Jelang Pilkada Empatlawang 9 juli, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lahat menggelar monitoring ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), mengecek logistik dari kotak suara, surat suara, kartu pemilih, tinta dan surat undangan pencoblosan.
Ketua KPU Lahat H Rasyid Pajim BA melalui anggota KPU Lahat Fahrurozi, dihubungi, Senin
(7/7), mengatakan, logistic sudah sudah disebar dan akan dicek.”Jika masyarakat masuk Daftar Pilih Tetap (DPT), diharapkan segera melapor ke PPK masing-masing,” katanya.
Kepala PPK Tebingtinggi, Muhar, mengatakan, Pilkada Empatlawang tinggal 1 (satu) hari lagi.
Warga yang terdaftar di DPT, hendaknya menggunakan hak pilihnya.
Kepala Kesbangpol dan Linmas, Budiman SPd MM, mengatakan, kegiatan ini juga tengah dilakukan oleh seluruh Kepala Dinas, Badan dan PNS untuk memonitoring persiapan PPK dan PPS. (stb)

Keamanan Pilkada Dipertanyakan

Pilkada Empatlawang tinggal sehari lagi.
Cabup Empat Lawang Joncik Muhammad Ssi MM mempertanyakan, soal keamanan pada hari
pencoblosan nanti, Ia khawatir, keamanan tidak terjamin pada penghitungan suara di setiap TPS.
Joncik menanyakan kepada KPU Lahat, apakah ada jaminan keamanan terhadap TPS di seluruh desa yang ada di Empat Lawang.
Tim Sukses mereka menemukan di empat desa yang antaralain, Kemang Lamo Kecamatan Muara Pinang, Tanjung Eran Kecamatan Pendopo, Muara Pinang Baru Kec Muara Pinang, dan Galang Kecamatan Ulu Musi, ditemukan indikasi penggemblungan suara.
Pihak KPU Lahat, melalui anggotanya Farurozi SH, mengatakan, akan melakukan kroscek yang lebih serta mengevaluasi kembali di setiap PPK kabupaten Empatlawang.
“Apakah semua kartu pilih dan kartu undangan sudah disebar kepada masyarakat yang terdaftar dalam DPT. Jika tenyata semua sudah final dan itu bagus,” katanya. Sedangkan untuk
persoalan keamanan, Fahrurozi mengatakan, sudah ada dari pihak kepolisian yang bertanggungjawab. (stb)

KPU Lahat Cuci Tangan

KPU Lahat seperti ingin melepaskan tanggungjawab dalam mengurusi Pilkada Empat Lawang. Sejumlah warga yang tak mendapatkan kartu pemilih tidak digubris KPU Lahat.
Sementara hari pencoblosan tinggal menghitung hari, Enka (24) warga Tanjung Beringinbaru Kecamatan Tebingtinggi, mengatakan sudah sering mendatangi ke kantor PPK kecamatan Tebingtinggi sejak dikeluarkannya Daftar Pemilih Tetap Mei lalu.
Tetapi tetap saja beberapa anggota PPK menjawab.”Soal ketidak adanya beberapa rakyat yang menerima kartu pilih tersebut, bukan urusan pihak PPK kecamatan. Pihak PPK Kecamatan hanya menjawab, tugas kami ialah mendistribusikan kartu pilih dan mensosialisasikan cara pencoblosan pada tanggal 9 Juli nanti,” katanya.
Hal senada juga diungkapkan Hendri (30) warga Desa Baturaja Lama Kecamatan Tebingtinggi, mengaku pada hari sabtu kemarin mendatangi kantor skretariatan pembantu KPU Lahat. Kedatangannya ke kantor sekretariatan pembantu Komisi Pemilihan Umum Lahat di Empatlawang.
Tidak lain hanya untuk meminta kejelasan dari pihak para anggota KPU Lahat perihal tidak mendapatkan kartu pilih dan tidak masuknya nama anggota keluarganya dalam DPT.”Padahal dalam DPS (daftar pemilih sementara) yang dikeluarkan sekitar bulan April lalu, nama anggota keluarganya jelas-jelas tercantum.
Sedangkan untuk kartu pilh jelas saya belum juga mendapatkan. Padahal namasaya masuk dalam DPT akhir,”katanya.
Anggota KPU Lahat Fahrurozi, mengatakan bahwa tidak dapatnya kartu pilih oleh masyarakata jangan dijadikan masalah yang dibesar-besarkan.”Kami dari pihak KPU Lahat telah menyiapkan formula bagi masyarakat agar bisa mencoblos pada 9 juli nanti. Yaitu akan membagikan dan memberikan surat undangan kepada warga masyarakat. Melalui PPK apabila terdapat dan dinyatakan tidak mendapatkan kartu pilih asal terdaftar dalam DPT,” katanya. (stb)

Yulizar-Yulius Minta Maaf

Hanya ucapan tolong maafkan kami, yang bisa dikeluarkan dari mulut pasangan Cabup/Cawabup nomor urut lima, Yulizar Dinoto-Yulius Maulana dihadapan ribuan masa simpatisan pendukungnya. Usai menutup acara kampanye akbar di Lapangan Sepakbola Talang Jawa Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Empat Lawang, Jumat (4/7).
“Jika selama ini khu-susnya pada saat acara kampanye monologis maupun dialogis kami belum bisa melakukan silaturahmi dengan masyarakat Empat Lawang di seluruh kecamatan, dan bila ada ucapan kami yang dapat menyinggung perasaan rakyat atau kan-didat lainnya sekali lagi tolong maafkan kami,” ucap Yulizar dan Yulius.
Sementara itu Ketua Forum Pemuda 4 Lawang, Saukani menambahkan, kehadiran belas-an ribu masa simpatisan pendukung Yulizar-Yulius ini berlangsung tertib, kendati masa simpatisan tidak dapat bergerak le-luasa karena begitu padat-nya Lapangan Sepakbola Talang Jawa yang mengelu-elukan pasangan Cabup/Cawabup Yulizar-Yulius.
Dalam kampanye terak-hir itu, Yulizar dan Yulius kembali menegaskan, me-reka akan melanjutkan kembali program paket gratis kepada masyarakat Kabupaten Empatlawang jika kelak diper-caya masyarakat untuk memimpin Kabupaten Empatlawang. Program gratis bagi masyarakat itu seperti berobat, khitanan, suntik KB, KTP dan akte kelahiran diberikan cuma-cuma alias tanpa mengeluarkan biaya.
Kampanye akbar Yulizar-Yulius ini dimeriahkan musik dangdut dengan menghadirkan artis Ibukota dari Kondangin dan Stardut.
(stb)

Shobur Janji Datangkan Investor

Pasangan Calon Bupati (Cabup)-Calon Wakil Bupati (Cawabup) Empat Lawang, Drs H.Abdul Shobur, SH MM Amirul Husni menggelar kampanye di Lapangan Sepakbola Talang jawa Kecamatan Tebingtinggi, Kamis (4/7).
Shobur mengatakan, jika dipercaya memimpin Empat Lawang, dia akan memeriotaskan keamanan mengingat daerah ini sangat luas. Jika sudah aman, dia berjanji akan mendatangkan investor.
“Kalau investor datang, ekonomi rakyat berjalan,pengganguran berkurang,” dimana-mana jika wilayah yang ada kondisinya aman maka akan menimbulkan iklim yang kondusif,” kata Shobur di depan ribuan massa pendukungnya.
Ia juga berharap, masyarakat Empat Lawang jangan hanya menjadi petani biasa tapi mampu menjadi penggerak pembangunan kabupaten.
Di tempat terpisah, pasangan Joncik Muhammad-Idham Madani menggelar kampanye dialogis di Kecamatan Muarapinang.
Pasangan ini berjanji akan mewujudkan Empat Lawang sejahtera, religius dan mandiri. Sedangkan pasangan Rusman Amantjik- Fahrurrozie Alie menggelar kampanye dialogis di Kecamatan Ulumusi. Pasangan ini mengangkat tema keamanan dan anti korupsi (AKOR). (stb)

Janjikan Empat Lawang Aman

Cabup Empat Lawang Rusman Azhari Amantjik berjanji akan mensejahterahkan Kabupaten Empat Lawang, dia menawarkan tiga pilar, keamanan, ekonomi kerakyatan dan lapangan kerja. Hal itu di-tegaskannya, saat ber-kampanye di Lapangan Merdeka Kecamatan Muarapinang, Selasa (2/7).
“Empatlawang ini daerah yang sangat luas, jadi kemananan tak perlu di-remehkan, masyarakat butuh keamanan yang kondusif,” katanya.
Dihadapan ratusan pen-dukungnya, Rusman berkeinginan untuk memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk bergerak dalam bidang perekonomian.” Sehingga mampu menjadi penggerak pembangun untuk Kabu-paten mereka,” katanya.
Sementara itu, Pasangan Cabup-Cawabup Yulizar Dinoto. SH Yulius Maulana ST (2Y) menggelar kampanye dialogis di Kecamatan Pasemah Air Keruh, Desa Kaban Jati, Rabu (2/7).
“Jangan asal coblos, gu-nakan pikiran dan hati nu-rani. Kesalahan lima me-nit akan menyebabkan penderitaan selama lima tahun,” kata Yulizar Dinoto.
Di tempat terpisah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Empat Lawang menggelar Zikir Akbar agar Pilkada Empat Lawang berjalan deng-an aman dan damai serta jauh dari marabahaya.
Ketua MUI Empatlawang Drs Khusrin melalui Sekretaris Drs Munfajir Ghozali, saat ditemui, Rabu (2/7) mengatakan, zikir akbar bersama ulama untuk mendoakan jalannya proses Pilkada di Empat Lawang berjalan aman dan damai. (stb)

Dana Hibah Pilkada

Pemkab Empatlawang mendesak Pemprov Sumsel segera mencairkan dana hibah Pilkada Empat Lawang.
Kepala Kesbangpol dan Linmas Budiman saat dihubungi lewat via telepon, mengatakan, pihaknya belum mendapatkan kabar akan kucuran dana tersebut.”Kami pun tidak merasa begitu puas dengan akan adanya informasi akan dikucurkan dana hibah pilkada tersebut, Tetapi kami selaku pihak dari Pemkab Empat Lawang tetap berupaya keras untuk meminta dana hibah tersebut,” katanya.
Kapolsek Tebingtinggi Aiptu Farizon SH, juga mengeluhkan belum cairnya dana hibah pilkada mengingat sebagian dana hibah untuk pembiayaan pengamanan serta mobilisasi personel, baik itu dari kalangan Polri dan pihak TNI.
”Kami telah melakukan kesiapan, seperti telah mendirikan 9 buah tenda. Dimana mempunyai fungsi sanggup menampung setidaknya hampir 300 pasukan personel,” katanya. (stb)

Logistik Pilkada Disebar

Kotak suara sebanyak 367 buah dan bilik suara sebanyak 734 buah bekas pemilu tahun 2004 siap dikirim ke Empatlawang. Pendistribusian di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan dilaksanakan 5 hari sebelum pencoblosan.
Anggota KPUD Lahat, Fahrurozi mengatakan kotak suara dan bilik suara yang akan dipergunakan dalam Pemilukada Empat Lawang sesuai dengan instruksi dari KPU Pusat masih menggunakan barang lama bekas pemilu legislatif dan presiden pada tahun 2004.Setiap TPS akan menerima 1 buah kotak suara dan 2 buah bilik suara.
Ia juga menambahkan perlengkapan logistik yang sama juga akan dipergunakan dalam Pilgub Sumsel Agustus mendatang dan Bupati Lahat Oktober mendatang. Humas Panwaslu Empatlawang, Suroto saat ditemui, mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan dalam setiap kegiatan baik itu pendistribusian logistik pilkada maupun pelaksanaan kampanye yang tengah dilakukan saat ini. (stb)