Selamat Datang

Tanggal 20 April 2007, daerah Lintang IV Lawang diresmikan sebagai Kabupaten yang ke 15 di Propinsi Sumatera Selatan, KABUPATEN EMPAT LAWANG sebutannya,yang meliputi 7 Kecamatan: Pendopo Lintang, Muara Pinang, Lintang Kanan, Ulumusi, Pasemah Air Keruh, Talang Padang dan Tebing Tinggi, melalui Media ini kami akan menampilkan Kabar dan perkembangan Kabupaten baru ini, baik dari sisi “Pembangunan, Seni Budaya, Pariwisata, Kebudayaan dan Sosial Politik” Media ini sebagai jembatan Silaturahmi Masyarakat Lintang IV Lawang yang ada di seluruh penjuru dunia, sebagai wujud kebersamaan membangun Kampung Halaman tercinta, kepada para pengunjung Blog ini kami persilakan anda mengutip/menyunting isi blog ini dan mohon dapat anda sebutkan sumbernya, yang tentunya kami berharap Suku Lintang IV Lawang dapat dikenal oleh masyarakat diseluruh dunia, untuk Masyarakat Empat Lawang yang Singgah disini saya undang anda untuk bergabung di KOMUNITAS/MILLIS Empat Lawang, silakan Klik alamat ini : http://groups.google.co.id/group/lintang-iv-lawang?hl=id Kritik dan saran kirim ke is.majid@gmail.com

AddThis

Bookmark and Share

Rabu, 06 Oktober 2010

Kualitas Bangunan SDN 35 Dipertanyakan

Anggota Komisi III DPRD Empatlawang geleng-geleng kepala saat menyaksikan kondisi bangunan SD Negeri 35 Tebingtinggi. Meski baru selesai direhab tiga bulan lalu, kualitas bangunan memprihatinkan.

Hal tersebut terjadi saat anggota dewan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap SD Negeri 35 Tebingtinggi, Selasa (5/10). Hal itu terkait pemberitaan media massa terhadap rendahnya kualitas bangunan.

Dewan memutuskan akan memanggil Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari Disdik Empatlawang. Selain itu kontraktor yang mengerjakan rehab bangunan yang didanai hibah Provinsi Sumsel.

Para anggota dewan juga sidak terhadap bangunan baru di tiga sekolah lainnya, yakni SDN 1, SDN 8 dan SMPN 1 di Tebingtinggi.

Dari tiga sekolah yang anggaran dana dari APBD Empatlawang yang dananya Rp 1 miliar lebih, kualitas bangunanya dipertanyakan, karena masih sudah terlihat banyak keretakan.

“Bagaimana tidak geleng kepala kalau bangunannya seperti ini, baru beberapa bulan sudah banyak kerusakan disana sini, sudah banyak yang retak, bahkan ada beberapa bagian bangunan seperti

kusen sudah terlepas. Tentunya ini sangat merugikan, baik dari pihak sekolah dan juga negara, karena dana pembangunan ini dikeluarkan dari pemerintah yang berasal dari rakyat,” ujar Ketua Komisi III DPRD Empatlawang, Indra Farazak.

Dikatakan, selain membahayakan siswa dan pendidik yang mengajar di sekolah itu, kerusakan akan menyebabkan pelaksanaan kegiatan mengajar (KBM) tidak efektif.

Begitu juga dengan fasilitas yang dimiliki, selain banyak yang rusak, ada beberapa sarana yang dimiliki tidak begitu memadai. Ruang kelas juga kurang, sehingga satu ruangan dibagi dua kelas dengan dipasang sekat atau pemisah.

“Bagaimana akan bisa mendapat kualitas pendidikan yang baik, kalau saranan dan prasarana yang dimiliki kualitasnya tidak bagus, serta serba kekurangan. Ini harus diperhatikan dan perlu pengawasan,” ujarnya.

Menurut Indra, Komisi III akan memanggil pihak Disdik Empatlawang, terutama yang termasuk PPTKnya serta kontraktornya. Para pelaksana pembangunan diminta memperbaiki kembali pekerjaannya yang sudah rusak itu.

Selain mempertanyakan kualitas bangunan, anggota DPRD dari komisi III ini juga menyoroti design atau perencanaan pembangunan gedung baru di tiga sekolah itu, karena tidak ada bangunan WC, padahal fasilitas ini sangat dibutuhkan.

“Mengapa tidak dibangun WC, ini kan salah satu fasilitas yang harus diutamakan,” ujar Ellya Syukur, anggota DPRD Komisi III.

sumber ; sriwijaya post

Rabu, 17 Maret 2010

Dua Kelas Jadi Satu

EMPATLAWANG - Akibat kurangnya ruang kelas di SD Negeri 16 Desa Tanggarasa, Kecamatan Ulumusi, sedikitnya dua kelas harus digabung menjadi satu ruangan, yakni Kelas 5 digabung dengan Kelas 6 dan Kelas 3 digabung dengan Kelas 4. Pengabungan kelas menyebabkan kegiatan belajar dan mengajar (KBM) tidak bisa efektif.

Sekolah yang berada di daerah terpencil ini siswanya mencapai 120 orang. Untuk menuju ke sekolah harus melalui jalan setapak yang pada musim hujan berlumpur. Dibutuhkan waktu satu jam untuk mencapai ke sekolah bila menggunakan kendaraan motor.

Beberapa guru honor daerah yang ditemui Senin (15/3), mengeluhkan keadaan tersebut. Sejak pergantian kepala sekolah tahun 2006, belum ada perubahan untuk kemajuan sekolah. Dana BOS yang mengucur setiap tahun seakan hilang tak berbekas.

Selain itu sebanyak sembilan guru honor daerah yang mengajar, tidak bisa menikmati gaji yang besarnya Rp 400.000. Selain dibayar dibayar per enam bulan sekali, biaya transportasi yang harus dikeluarkan per harinya cukup besar, yakni Rp 20.000 per hari.

Mereka berharap agar ada perhatian dari Dinas Pendidikan setempat. “Sekolah kami minim fasilitas sehingga kegiatan sekolah tidak bisa efektif. Ya, setiap mengajar harus ada dua kelas yang berlainan pelajaran,” kata Jejen Putra, seorang guru SD Negeri 16 Desa Tanggarasa.

sumber : sriwijaya post