HBA : Ini Terakhir Kalinya

Menyebarnya foto-foto porno dua orang Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Pemkab Empatlawang, yang kini sudah diberhentikan, membuat gerah Bupati Empatlawang Budi Antoni Aljufri.

Kejadian yang menjadi konsumsi media massa nasional dan lokal itu dinilai mencoreng nama baik Empatlawang.

Sebagai orang nomor satu di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati, ia sangat malu. Ia sering ditelepon dari dari pusat mengenai kasus yang menjadi pembicaraan hangat itu.

“Berita ini sudah beredar dimana-mana, sampai di Kompas.com, sehingga dibaca orang banyak, bahkan tidak hanya di Indonesia, tetapi luar negeri. Cukup, ini terakhir kalinya. Ini menjadi pelajaran bagi masyarakat, tidak hanya di Empatlawang, tetapi juga di kota lainnya,” ujarnya,

Namun kepada wartawan yang menemuinya di ruang kerja Budi, Selasa (12/10) ia menilai ada sisi positifnya meski dengan nada canda.

“Dengan pemberitaan ini ada dampak positifnya. Empatlawang akhirnya terkenal, dimana-mana orang sudah mengetahui kalau Empatlawang itu, salah satu dari 15 kabupaten di Sumsel. Hanya saja, terkenalnya dari segi buruknya, bukan segi baiknya,” katanya.

Tindaklanjut kejadian menurutnya, Pemkab Empatlawang sepenuhnya kepada pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini. Namun terlepas dari siapa yang mengajak mereka berfoto di Jakarta, fokusnya adalah siapa yang menyebarkannya.

“Siapa yang mengajak tidak menjadi permasalahan, karena mereka tidak akan dikenakan pidana. Itu pribadi mereka, yakni kembali ke moral orangnya masing-masing, yang perlu difokuskan penyebarannya,” jelasnya.

Budi menyayangkan adanya pemecatan kedua TKS yang menjadi pemeran foto bugil itu.

Semestinya keduanya tidak dipecat, kecuali mereka mengajukan permohonan pengunduran diri. “Kita memandangnya dari sisi manusiawi, alangkah sedihnya mereka, sudah dibuat malu lalu harus kehilangan pekerjaan,” ujarnya.

Dijelaskan, pemberhentian mereka memang bukan wewenang Bupati, melainkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Dinas masing-masing. Alasannya pengangkatan atau SK-nya dari SKPD, bukan dari Bupati.

sumber ; sriwijaya post