Kasat Pol PP Empat Lawang Diburu Polisi

Kepala Satpol PP Pemkab Empat Lawang Hasbulah dijadikan target operasi Polres Lahat.
Dia diduga sebagai tokoh sentral penggerak massa dalam insiden kerusuhan Hotel Julian Transit,Senin (14/7) malam.

Sementara itu,koordinator lapangan Amrulah, kemarin sudah ditangkap dan sedang dalam pemeriksaan intensif.
”Atas laporan KPUD Lahat dan keterangan dua orang tersangka yang kita tangkap sebelumnya, yaitu Dedi dan Widran, mengindikasikan bahwa yang berperan penting di balik aksi tersebut adalah Hasbulah dan Amrullah, Oleh sebab itu, tadi malam (kemarin), sekembalinya dari pertemuan seluruh Kapolres di Jakarta, saya mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap kedua orang tersebut,” kata Kapolres Lahat AKBP Cok Bagus Ary Yudhasa saat ditemui di ruang kerjanya kemarin.

Menurut Kapolres, Hasbulah hingga kini masih dalam pencarian. Di beberapa tempat, seperti rumah kediaman dan beberapa lokasi yang diduga menjadi persembunyiannya, sudah didatangi tapi belum juga ditemukan.

”Kita sudah mencarinya di beberapa tempat, tetapi belum berhasil. Saya tegaskan kepada unit jajaran Polres Lahat untuk mencarinya hingga ketemu,karena diduga memiliki peranan penting dalam insiden tersebut,”tandasnya.
Dugaan yang sama juga dialamatkan pada koordinator lapangan Amrullah,yang juga menjadi tokoh utama selain Hasbullah dalam aksi tersebut.

Kemarin,sekitar pukul 11.00 WIB,dia ditangkap Unit Polres Lahat saat hendak menemui anggota KPUD Lahat. ”Amrullah sudah kita amankan, Sementara ini masih dalam pemeriksaan, Apabila sudah memenuhi unsur-unsur pelanggaran, akan langsung kita tahan,”ujarnya.

Menurut Kapolres,dalam insiden Hotel Julian Transit, Tebing Tinggi,Senin(14/7) malam lalu, ada indikasi perbuatan tersebut melanggar hukum.
Pertama, mereka mengumpulkan massa tanpa izin yang dilakukan pada malam hari serta melengkapi diri dengan berbagai senjata, seperti bambu runcing, kayu, batu, dan senjata tajam.

Kedua, melakukan intimidasi terhadap anggota KPUD Lahat dengan melakukan perusakan mobil dinas lembaga tersebut. ”Itu sudah bukan lagi aksi menyampaikan aspirasi, tapi penyerangan.Kita akan terus mendalami perkara ini untuk mengembangkan para tersangkayangikutterlibatdidalamnya,” kata Kapolres.

Dalam hal ini,Polres tidak mau main-main lagi, karena sejak awal sudah ada perjanjian siap menang dan siap kalah yang ditandatangani oleh para kandidat beserta tim kampanyenya masing-masing. ”Harusnya ini dipatuhi dan bukan sekedar kegiatan seremonial,” ucapnya.

Kapolres menambahkan, untuk mengantisipasi kejadian serupa, pihaknya sudah menambah beberapa peleton Brigade Mobil (Brimob) yang didatangkan dari Lubuklinggau dan Pelambang.Titik pengamanan yang dilakukan dipusatkan di SPBU, rumah dinas bupati dan wakil bupati, sekretariat KPUD,serta PPK. Sementara, di Lahat, Polres sudah menempatkan satu peleton Brimob di KPUD Lahat, serta dua regu yang ditempatkan di Satlantas Lahat dan Polsek Gumay Talang untuk men-sweeping pergerakan massa dari Empat Lawang.

”Hal ini dilakukan guna membersihkan massa dari kemungkinan membawa berbagai senjata tajam dan yang lainnya,”paparnya. Sementara itu,Pejabat Bupati Empat Lawang Indra Rusdi menyatakan akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap adanya indikasi oknum PNS pejabat eselon yang diduga ikut memperkeruh suasana pilkada. Apabila memang terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam berbagai aksi yang terjadi belakangan ini, dia berjanji akan memberi sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.

”Saya akan selidiki laporan yang masuk terkait keterlibatan sejumlah oknum PNS dalam berbagai persoalan yang akhir-akhir ini terjadi. Sanksinya sudah jelas,”kata Indra. Calon bupati Empat Lawang yang sementara menjadi peraih suara terbanyak, Budi Antoni Aljufri, saat ditemui di ruang kerja Ketua DPRD Lahat,kemarin memastikan bahwa massanya tidak akan melakukan aktivitas apapun untuk menandingi aksi-aksi yang dilakukan beberapa hari terakhir.

”Kita sudah menandatangani kesepakatan untuk mendukung yang menang dan saling rangkul, jadi saya tegaskan bahwa kami tidak akan melakukan aksi massa yang justru nantinya akan memperkeruh suasana yang sudah telanjur memanas seperti ini,”ujar Budi. Sementaraitu,Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lahat menegaskan tidak ada pemungutan suara ulang di Kecamatan Pendopo dan Tebing Tinggi.

Meskipun sebelumnya sudah ada penandatanganan persetujuan pemungutan suara ulang dari PanitiaPemilihKecamatan( PPK) maupun KPUD Lahat, tetapi saat pengambilan keputusan itu,para anggota dua lembaga tersebut di bawah ancaman, baik fisik maupun psikis.
Anggota KPUD Lahat Fahrurozi saat ditemui di ruang kerjanya kemarin mengatakan, pelaksanaan pemungutan suara di Kecamatan Pendopo dan Tebing Tinggi tidak ada satu pun unsur yang memenuhi persyaratan agar tahapan tersebut diulang.

Hal ini sesuai peraturan pilkada yang diatur dalam UU No 9/2007 Pasal 47 dan 48. ”Di dalam undang-undang tersebut, dengan jelas diatur alasan-alasan yang mungkin bisa menyebabkan pelaksanaan pemungutan suara diulang. Namun setelah kita telaah, khususnya di Pendopo dan Tebing Tinggi, tidak ada satu pun yang memenuhi kriteria tersebut.Jadi kami tidak mau ambil risiko untuk memenuhi tuntutan sebagian massa pendukung salah satu kandidat tersebut,”tutur Fahrurozi.

Dia menambahkan,apabila keputusan pemungutan suara di dua kecamatan tersebut diambil, akan timbul permasalahan baru karena kebijaksanaan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan. ”Apabila kami penuhi,tentu kami menyalahi aturan dan bisa dituntut secara hukum,”ujarnya.

Ketika disinggung mengenai adanya persetujuan dari PPK Pendopo dan Tebing Tinggi, berikut penandatanganan pernyataan pemungutan ulang di dua kecamatan tersebut oleh tiga anggota KPUDLahat,diamenegaskan bahwa tindakan yang diambil saat itu untuk menyelamatkan nyawa masing-masing,karena memang dalam situasi tertekan.

”Saya yakin kondisi yang dialami PPK di dua kecamatan tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang kami alami di Hotel Julian Transit,Tebing Tinggi.Apabila tidak kami penuhi,tidak tahu apa yang akan terjadi pada kami saat itu.
Namun, sekali lagi saya tegaskan, tidak ada pemungutan suara ulang di Pendopo ataupun Tebing Tinggi, seperti yang santer di beritakan sebelumnya,”ucapnya. (adisulistyono)