Dicopot Karena Mosi Tidak Percaya

Penyebab dicopotnya Eduar Kohar dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Empatlawang terungkap. Setidaknya ada dua alasan yang membuat Eduar diberhentikan dari posisinya.

Dari informasi di lingkungan Pemkab Empatlawang, alasan pertama karena beredarnya percakapan telepon bernuasa porno yang diduga antara pejabat tinggi setempat dengan seorang PNS.

Yang kedua karena adanya mosi tidak percaya dari para pejabat di Empatlawang yang disampaikan ke Gubernur Sumsel.

Informasinya, surat mosi tidak percaya yang disampaikan kepada Gubernur Sumsel itu ditandatangani berbagai pejabat di lingkungan Pemkab Empatlawang, mulai dari Eselon III hingga Eselon II, baik yang menjabat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau instansi setingkat

dinas, kepala badan dan kepala bagian. Namun tidak semua pejabat menandatangani surat itu. Bahkan ada pejabat yang tidak pernah melihat adanya surat mosi tidak percaya.

“Memang katanya ada surat mosi tidak percaya yang langsung disampaikan ke Gubernur Sumsel meski tidak melalui Inspektorat Pemprov lagi. Namun sampai saat ini saya belum melihat surat itu, jadi isinya tidak saya ketahui,” ujar seorang pejabat yang meminta tidak disebutkan namanya.

Di bagian lain ia juga menyatakan rekaman percakapan telepon bernuansa porno ternyata sudah menyebar ke masyarakat, bahkan sampai ke Ikatan Keluarga Besar Empatlawang (Ikabel 4L) di Jakarta.

Dua hal tersebut sudah dilaporkan ke Gubernur Sumsel dan Pemkab Empatlawang mendapat rekomendasi Gubernur untuk mengganti Sekda. Inspektur Inspektorat Empatlawang, Nadjamuddin Zahier menjadi Plt Sekda Empatlawang.

Ia menduduki posisi Sekda untuk sementara waktu karena sebentar lagi memasuki masa pensiun. Sedangkan Sekda definitifnya belum bisa dipastikan siapa karena masa jabatan Plt Sekda belum bisa dipastikan.

Bupati Empatlawang, H Budi Antoni Aljufri yang ditemui tidak menampik dua alasan pencopotan Sekda.

Ia mengaku tidak bisa menyangkal apa yang menjadi keputusan Gubernur karena jabatan Sekda di bawah naungan Gubernur, dalam artian pengangkatan dan pemberhentiannya diputuskan Gubernur.

“Kalau masalah rekaman itu memang bukan sesuatu rahasia umum lagi. Namun itu alasan yang kedua, sedangkan yang pertamanya adalah adanya surat mosi tidak percaya itu,” katanya.

Dijelaskannya, pejabat di lingkungan Pemkab Empatlawang menyampaikan mosi tidak percaya itu hal yang wajar, karena mereka tidak menerima sikap dan perbuatan Sekda yang tidak menunjukkan wibawanya sebagai pemimpin.

“Jabatan Sekda adalah pembimbing PNS atau Pembina Korpri. Mungkin saja sikap dan perbuatannya tidak menyenangkan terhadap bawahannya itu,” katanya.

sumber ; sriwijaya post