Selamat Datang

Tanggal 20 April 2007, daerah Lintang IV Lawang diresmikan sebagai Kabupaten yang ke 15 di Propinsi Sumatera Selatan, KABUPATEN EMPAT LAWANG sebutannya,yang meliputi 7 Kecamatan: Pendopo Lintang, Muara Pinang, Lintang Kanan, Ulumusi, Pasemah Air Keruh, Talang Padang dan Tebing Tinggi, melalui Media ini kami akan menampilkan Kabar dan perkembangan Kabupaten baru ini, baik dari sisi “Pembangunan, Seni Budaya, Pariwisata, Kebudayaan dan Sosial Politik” Media ini sebagai jembatan Silaturahmi Masyarakat Lintang IV Lawang yang ada di seluruh penjuru dunia, sebagai wujud kebersamaan membangun Kampung Halaman tercinta, kepada para pengunjung Blog ini kami persilakan anda mengutip/menyunting isi blog ini dan mohon dapat anda sebutkan sumbernya, yang tentunya kami berharap Suku Lintang IV Lawang dapat dikenal oleh masyarakat diseluruh dunia, untuk Masyarakat Empat Lawang yang Singgah disini saya undang anda untuk bergabung di KOMUNITAS/MILLIS Empat Lawang, silakan Klik alamat ini : http://groups.google.co.id/group/lintang-iv-lawang?hl=id Kritik dan saran kirim ke is.majid@gmail.com

AddThis

Bookmark and Share

Jumat, 05 November 2010

Pembuatan SITU Capai Rp 350 Ribu

Biaya pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Bagian Perekonomian Setda Empatlawang mencapai Rp 350 ribu hingga Rp 2,5 juta untuk satu kali pembuatan.

Angka tersebut dinilai beberapa oang yang membuat SITU terlalu tinggi sebab tidak ada patokan biaya yang ditetapkan.

Dari informasi yang dihimpun , Kamis (4/5), padahal biaya yang mesti dikeluarkan yakni untuk pembelian Leges dengan besaran Rp 10-20 ribu dan blangko sertifikat sebesar Rp 20 ribu. Bila ditotal biaya yang mereka keluarkan tidak mencapai Rp 50 ribu.

Komentar dari seorang satu pegawai pembuat surat izin itu menyatakan biaya yang ditawarkan itu merupakan ketetapan dan dirinya hanya melaksanakan tugas.

Anggota DPRD Empatlawang Komisi II Bidang Kesra, Ellya Syukur menyesalkan nilai pembuatan situ melambung tinggi. Komisi II akan memanggil pihak terkait dengan pembuatan SITU, termasuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPPKAD). “

“Kalau memang adanya pungutan biaya, maka uang itu masuk kemana, tentunya harus setor ke DPPKAD sebagai pendapatan daerah. Hal ini harus diperbaiki, karena masyarakat yang menjadi korban, ini namanya sudah pemerasan,” ujarnya.

Sementara Kabag Perekonomian Setda Empatlawang, Hj Jusmi Anwar mengatakan, tidak ada ketetapan biaya yang mesti dikeluarkan masyarakat yang akan membuat SITU. Hanya saja diminta untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan itu, yakni pembelian Leges dan sertifikat.

“Tidak ada ketentuannya pembuat harus membayar uang dengan biaya yang sudah ditetapkan sebesar 350 ribu rupiah. Kalau biaya pembuatannya tidak sebesar itu, kita hanya meminta untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan saja,” ujarnya.

sumber ; sriwijaya post

0 Comments:

Poto Anggota Komunitas L4L