Empatlawang Prioritaskan Penerimaan Guru dan Bidan

Masih banyaknya kekurangan bidan desa dan tenaga pengajar di Kabupaten Empatlawang, membuat Pemkab Empatlawang akan mengajukan penambahan formasi bidan untuk penerimaaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2011 mendatang.

Dengan adanya penambahan formasi bidan ini diharapkan seluruh desa dan kelurahan yang ada di daerah ini semuanya memiliki bidan.
"Setidaknya masing-masing desa harus diupayakan memiliki satu tenaga bidan yang sudah berstatus CPNS. Agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat lebih maksimal, terutama terhadap ibu dan anak," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Empatlawang, Januarsyah Hambali, Jumat (30/9/2011).
Menurut Januarsyah, dalam pengajuan CPNS formasi 2011, pihaknya menyampaikan data sesuai dengan permintaan masing-masing instansi maupun kecamatan. Tentunya berdasarkan data pengajuan tersebut, tidak ada pengurangan sesuai data yang diminta. 

"Untuk pengajuan CPNS formasi 2011 memang tenaga kesehatan diperbanyak sesuai dengan permintaan dari kebutuhan tiap instansi. Selain memprioritaskan tenaga kesehatan, Pemkab Empatlawang juga akan memprioritaskan tenaga pengajar pada penerimaan CPNS formasi 2011 mendatang," katanya.
Ditambahkannya, sebagai kabupaten yang baru, Empatlawang sangat membutuhkan puluhan tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Nantinya, mereka akan ditempatkan di beberapa instansi terkait yang bersentuhan dan akan berinteraksi langsung dengan masyarakat banyak.

“Kita memang kekurangan banyak pegawai, seperti tanaga kesehatan, serta tenaga pendidikan. Hal inilah yang akan menjadi prioritas kita, untuk diusulkan ke Menpan nanti,” terangnya.
Dijelaskannya, banyaknya kekurangan pegawai di Kabupaten Empatlawang, memang tidak bisa dipenuhi secara serentak dalam satu tahun. Namun, pihaknya akan mengusulkan formasi sebanyak mungkin ke Menpan, untuk memenuhi kekurangan tersebut dengan alasan sebagai daerah yang baru dimekarkan dan memerlukan banyak tenaga PNS.
“Kita sebetulnya menginginkan tenaga PNS sebanyak mungkin, namun harus menyesuaikan persetujuan Menpan. Selain itu, kita juga harus menyesuaikan keuangan daerah, untuk menggaji pegawai tersebut,” ujarnya.

 

sumber : sripo